annazigans

Kali ini, saya akan "berandai-andai" jika nanti saya di beri tanggung jawab oleh pemerintah, di berikan dana awal sebesar 1 Triliyun untuk membenahi Sistem Informasi Nasional (SINAS) yang ada di Indonesia. Dengan melihat kepada kondisi sistem informasi pemerintahan yang ada sekarang, kita bisa melihat kondisi ideal yang di harapkan, hal ini bertujuan sebagai acuan motivasi untuk mencapainya dengan maksud meningkatkan semangat untuk membangun suatu Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dengan e-government sebagai aplikasi terdepan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin yang harus kita capai dalam rangka memenuhi kondisi ideal dalam pembenahan Sistem Informasi Nasional :

Integrasi Sistem merupakan poin utama dalam pembenahan Sistem Informasi Nasional. Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun aplikasi. Pengintegrasian terhadap setiap Sistem Informasi yang dimiliki oleh setiap lembaga pemerintahan yang telah di bangun sebelumnya untuk mengurangi redudancy data (Baca artikel saya sebelumnya). Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem harus menggunakan platform yang sama, tetapi dapat bekerja sama secara continuous dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar belakang platform yang berbeda.

Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data yang selama ini menjadi hak milik dari masing-masing lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data – data primer yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain yang membutuhkan data serupa. Dengan data yang terstruktur dengan baik, diharapkan informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.

Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem Informasi Nasional. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru yang berunculan hampir setiap hari. Hal itu menjadi perhatian utama dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.

Aksesibilitas menjadi permasalah utama yang harus mendapat perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dapat saling berkomunikasi, ini sangat diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam kondisi suatu Sistem Informasi Nasional yang ideal, perlu didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang luas. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan kesenjangan digital (digital divide) yang besar, membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara tajam disamping teledensitas yang terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan – pedesaan.

Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Dukungan legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat pengembagan sistem secara ideal akan tercapai secara maksimal.


Dengan dana awal 1 Triliyun, saya berpendapat bahwa kita bisa memenuhi poin-poin diatas untuk mencapai suatu kondisi ideal dalam penerapan Sistem Informasi Nasional.